Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

No comment 892 views
Sistem ketatanegaraan lembaga Negara menurut UUD 1945 hasil amandemen telah di sempurnakan sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia, yang dahulunya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya termasuk kedudukan Presiden. Namun, setelah mengalami amandemen kedudukan MPR dirubah sejajar dengan kedudukan lembaga-lembaga tertinggi lainnya. Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Keterangan dari sistem ketatanegaraan diatas seperti dibawah ini :
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) : Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden.
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : Merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD) : Merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang terdiri atas wakil-wakil dari provinsi.
  • Presiden dan Wakil Presiden : Lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif.
  • Mahkamah Agung (MA) : Merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman.
  • Mahkamah Konstitusi (MK) : Lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945.
  • Komisi Yudisial (KY) : Lembaga negara yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : Bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Itulah diatas artikel tentang lembaga Negara menurut UUD 1945 hasil amandemen semoga dapat bermanfaat.